Tatib Pencalonan Ketua Umum Dipersoalkan

* PMII: Jangan Pilih yang Loncat Pagar

Boyolali, Bernas
Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara resmi mendukung pencalonan Drs Chotibul Umam Wiranu sebagai ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2000-2005. PB PMII juga menyatakan menolak adanya upaya-upaya kekuatan eksternal yang memainkan trik-trik kotor dalam Kongres XII GP Ansor, untuk menggolkan figur pilihannya menjadi ketua umum.

Selain itu, PB PMII mempersoalkan tata tertib pencalonan ketua umum yang mensyaratkan harus didukung 99 suara cabang. "Ini sudah tidak benar dan jelas sekali berbau rekayasa. Jika mekanisme yang dipakai dalam kongres seperti itu, maka Ansor benar-benar setback," kata Ketua Umum PB PMII Drs Syaiful Bahri menjawab wartawan di Solo, Kamis (29/6) malam.

Dikatakan Syaiful Bahri, model penggalangan massa dengan kebulatan tekad di luar forum yang akhirnya berbau praktek politik uang juga merupakan jebakan pada cara-cara Orde Baru yang seharusnya sudah tidak dipraktekkan lagi dalam kongres ini.

Diakui Syaiful Bahri, PB PMII tidak berkaitan secara struktural dengan Ansor. "Tetapi PMII memiliki ikatan kultural dengan Ansor, karena sama-sama pilar komunitas Nahdlatul Ulama," katanya.

Menurut PMII, saat ini ada tanda-tanda Ansor telah terjebak ke dalam aktivitas pragmatis. "Karena itu Ansor mendatang harus dipimpin figur yang bisa memberikan pencerahan, baik bagi organisasi maupun bagi umat. Dan, menurut kami, Ansor tidak boleh menjadi alat kekuasaan atau bagian dari negara. Ansor tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Karena itu, PB PMII memutuskan mendukung Chotibul Umam Wiranu menjadi ketua Ansor," katanya.

Menanggapi isu yang beredar bahwa kongres ini telah menjadi ajang persaingan antara kubu HMI dan kubu PMII dalam memperebutkan kursi ketua umum, Syaiful Bahri menegaskan, sebenarnya dari golongan mana pun kader yang terpilih sebagai ketua umum Ansor, selama proses kaderisasinya melewati mekanisme yang benar, tidak menjadi persoalan. "Dari PMII, HMI, GMNI, atau yang lainnya, itu terserah saja. Yang penting, jangan memilih kader loncat pagar. Nanti kalau kemudian terpilih terus memasukkan orang-orang baru, akan menimbulkan banyak persoalan," katanya.